DAMPAK FENOMENA EL NINO PADA PEREKONOMIAN
El Nino adalah fenomena cuaca yang bisa mengurangi curah hujan serta memicu kekringan di sebagian belahan dunia. Menurut International Monetary Fund (IMF), El Nino juga rawan menggerus pertumbuhan ekonomi sejumlah negara.
"Kondisi cuaca ekstrem tersebut bisa membatasi pasokan komoditas pertanian yang bergantung pada air hujan, mendorong kenaikan harga dan inflasi umum, serta dapat memicu kerusuhan sosial di negara-negara yang bergantung pada komoditas makanan impor," kata IMF dalam laporan Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Nino (April 2015).
IMF mencapai kesimpulan ini setelah menguji data ekonomi makro dan peristiwa El Nino di 21 negara selama periode dari kuartal II 1979 hingga kuartal I 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak El Nino cenderung merugikan bagi negara-negara yang bergantung pada sektor pertama, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, dalam pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, dalam analisis IMF pada negara-negara Asia-Pasifik, ditemukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling rentan terhadap dampak El Nino terhadap pertumbuhan ekonominya.
IMF memperkirakan bahwa peristiwa El Nino dapat merusak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga turun sebanyak 0,35 poin persentase per kuartal (nilai median).
"El Nino diperkirakan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia karena sekitar 25 persen dari PDB-nya berasal dari sektor primer," demikian ungkap IMF.
Namun, di sisi lain, IMF menemukan bahwa beberapa negara Asia-Pasifik mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi saat terjadi El Nino, seperti Thailand, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina.
"Kami melihat variasi yang signifikan dalam cara negara-negara merespons dampak El Nino," ujar IMF.
"Variabilitas ini memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan yang perlu diterapkan untuk meredakan dampak buruk El Nino. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mencakup perubahan dalam pola tanam, penggunaan varietas tanaman yang lebih cepat panen, pengelolaan stok pangan yang lebih bijaksana, serta kebijakan impor yang dapat disesuaikan," tambahnya.